
Tiga isu kritis yang dikhawatirkan warganet menghambat transformasi ekonomi Indonesia: lingkungan, energi, dan ketenagakerjaan.
Marketing.co.id – Berita Digital | Optimisme publik terhadap masa depan ekonomi Indonesia tetap berada pada level tinggi. Namun di balik keyakinan bahwa Indonesia berpeluang menjadi kekuatan ekonomi global, terdapat tiga isu kekhawatiran utama yang konsisten muncul dalam percakapan publik dan dinilai berpotensi menghambat laju transformasi serta akselerasi ekonomi nasional. Temuan ini dipaparkan oleh Social Quotient dalam ajang Big Alpha Business Summit 2025 yang digelar di Jakarta beberapa waktu lalu.
Direktur Social Quotient Manbir Chyle menjelaskan bahwa analisis dilakukan terhadap lebih dari 1,73 juta percakapan online di berbagai platform media sosial seperti X, Facebook, Instagram, dan TikTok sepanjang periode 1 September–30 November 2025.
“Hasilnya menunjukkan optimisme yang kuat, tetapi juga kehati-hatian yang nyata. Publik percaya pada potensi Indonesia, namun tetap menyuarakan kegelisahan terhadap persoalan struktural yang belum tuntas,” ujar Manbir.
Optimisme Publik Masih Kuat
Dalam lanskap global, warganet menilai Indonesia memiliki modal strategis yang besar, mulai dari kekayaan sumber daya alam, posisi geografis yang vital, hingga bonus demografi berupa angkatan kerja muda yang produktif. Optimisme ini semakin menguat setelah kunjungan kerja Presiden Prabowo Subianto ke Kanada dan Brasil yang dipersepsikan sebagai upaya membuka peluang kemitraan ekonomi baru.
Kebijakan fiskal pemerintah, termasuk keputusan mengucurkan Rp200 triliun ke perbankan BUMN, juga memicu sentimen positif. Figur Menteri Keuangan Purbaya Yudhi mendapat perhatian publik berkat pendekatan komunikasinya yang dinilai lugas serta fokus pada penguatan fundamental ekonomi.
Baca Juga: Bagaimana AI Bisa Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Indonesia?
Meski demikian, Social Quotient mencatat bahwa optimisme tersebut berjalan berdampingan dengan tiga isu kekhawatiran utama yang terus berulang dalam percakapan publik. Berikut tiga isu kekhawatiran utama yang konsisten muncul dalam percakapan publik dan dinilai berpotensi menghambat laju transformasi serta akselerasi ekonomi nasional.
1. Kerusakan Lingkungan dan Risiko Bencana Alam
Isu pertama yang paling menonjol adalah kerusakan lingkungan dan meningkatnya risiko bencana alam. Banjir dan longsor yang terjadi di sejumlah wilayah, khususnya di Sumatera, memicu kritik terhadap model pembangunan yang dinilai kurang memperhatikan aspek keberlanjutan.
Warganet menyoroti praktik eksploitasi sumber daya alam yang berpotensi merusak ekosistem dan menimbulkan dampak jangka panjang terhadap ekonomi. Percakapan ini mencerminkan meningkatnya kesadaran publik bahwa pertumbuhan ekonomi harus berjalan seiring dengan prinsip green growth dan pembangunan berwawasan lingkungan.
“Publik tidak lagi memandang pertumbuhan ekonomi dari sisi angka semata, tetapi juga dari dampaknya terhadap lingkungan dan kualitas hidup,” jelas Manbir.
2. Ketidakpastian Pasokan Energi dan Kelangkaan BBM
Isu kedua yang memicu kekhawatiran warganet adalah kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) di sejumlah SPBU swasta sejak Agustus 2025. Dalam percakapan publik, masalah ini tidak hanya dipandang sebagai gangguan operasional, tetapi juga sebagai sinyal adanya risiko sistemik dalam pengelolaan energi nasional.
Baca Juga: Didukung Kebijakan BI dan FDI, Ekonomi Indonesia Diprediksi Tumbuh Kuat
Warganet menilai ketidakpastian pasokan energi dapat menurunkan kepercayaan investor, terutama investor asing yang sangat bergantung pada stabilitas dan kepastian usaha. Isu energi ini dipersepsikan berpotensi menghambat agenda akselerasi ekonomi, terutama di sektor industri dan logistik.
3. Ketenagakerjaan dan Ancaman PHK
Isu ketiga sekaligus yang paling sensitif adalah ketenagakerjaan. Percakapan publik menunjukkan kecemasan terhadap tingginya ketergantungan pada sektor informal dan UMKM yang dinilai rentan terhadap gejolak ekonomi.
Selain itu, maraknya pemutusan hubungan kerja (PHK) di beberapa sektor memperkuat kekhawatiran sosial. Desakan untuk meninjau ulang kebijakan upah minimum juga mengemuka sebagai bagian dari harapan peningkatan kesejahteraan pekerja di tengah tekanan biaya hidup. Isu ini menjadi indikator penting bahwa transformasi ekonomi belum sepenuhnya dirasakan secara merata di level masyarakat.
Manbir Chyle menegaskan bahwa temuan ini menjadi pengingat bagi seluruh pemangku kepentingan bahwa target pertumbuhan ekonomi 8% tidak bisa dilepaskan dari realitas sosial di tingkat akar rumput.
“Data ini bukan sekadar angka, melainkan cerminan harapan dan kegelisahan 277 juta jiwa. Mendorong mesin pertumbuhan tanpa mendengarkan suara publik ibarat membangun menara tinggi tanpa pondasi yang kokoh,” tegasnya.
Baca Juga: Mampukah AI Memperkuat Ekonomi Indonesia?
Menurutnya, social listening menjadi alat strategis untuk merumuskan kebijakan yang lebih empatik, responsif, dan tepat sasaran, sekaligus memastikan bahwa transformasi dan akselerasi ekonomi benar-benar menjawab persoalan nyata masyarakat.
Paparan Social Quotient di Big Alpha Business Summit 2025 diharapkan dapat menjadi landasan berbasis data bagi kolaborasi lintas sektor, guna mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia yang tidak hanya cepat, tetapi juga berkeadilan dan berkelanjutan.